SEJARAH PERKEMBANGAN KETATANEGARAAN INDONESIA PADA MASA REFORMASI

SEJARAH PERKEMBANGAN  KETATANEGARAAN INDONESIA PADA MASA REFORMASI

Untuk memenuhi salah satu tugas Hukum Ttata Negara

 

Oleh :

Sekti Sejati

Rifki Wahyu Izzati

Tri Desti

Setyo Dwi Nugroho

Eka Febri Astuti

Fitriyani T.D.S

Nurul Ocktaviani

Isni Nurjanah

Antonius Vito R.M

 

 

 

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

  1. A.    Latar Belakang

Masa setelah Orde Baru dikenal sebagai Orde Reformasi. Yang ingin dilakukan setelah Orde Baru tumbang pertama-tama adalah melakukan perubahan-perubahan pada UUD 1945 sebagai dasar negara Indonesia dan sekaligus menjadi sumber Hukum Tata Negara Indonesia.

UUD 1945 hasil amandemen memperkuat sistem presidensial di Indonesia dengan mengadakan pemilihan umum untuk memilih Presiden/Wakil Presiden (Pilpres) secara langsung oleh rakyat. Pilpres memperkuat legitimasi presiden karena ia dipilih langsung oleh  rakyat seperti DPR. Disamping itu, UUD 1945 hasil amandemen mempersulit pemecatan (impeachment) Presiden oleh MPR. Pemecatan Presiden dalam UUD 1945 yang asli dapat dilakukan dengan mudah oleh MPR. Bila DPR mmelihat bahwa Presiden telah menyimpang dari GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) atau telah melakukan kebijakan-kebijakan yang berbeda dari pandanan DPR.  DPR dapat mengundang MPR untuk melakukan Sidang Istimewa yang khusus dilakukan untuk memecat Presiden. Dalam UUD hasil amandemen, Presiden tidak dapat dipecat. Presiden hanya dapat dipecat bila ia dianggap telah “melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela …”. hal ini diatur dalam pasal 7A UUD 1945 hasil amandemen. Proses pemecatan ini juga melalui proses panjang karena pelanggaran hukum yang dilakuakn oleh Presiden harus diverifikasi oleh Mahkamah Konstitusi.

Amandemen UUD 1945 mengurangi peranan Presiden dalam fungsi legislatif. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen mengatakan bahwa kekuasaan pembentuk UU dipegang oleh DPR. Hal ini jelas berbeda dari UUD 1945 asli seperti telah disebutkan sebelumnya mengatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk UU.

BAB II

PEMBAHASAN

Teori Hukum Tata Negara mulai mendapat perhatian dan berkembang pesat pada saat bangsa Indonesia memasuki era reformasi. Salah satu arus utama dari era reformasi adalah gelombang demokratisasi. Demokrasi telah memberikan ruang terhadap tuntutan-tuntutan perubahan, baik tuntutan yang terkait dengan norma penyelenggaraan negara, kelembagaan negara, maupun hubungan antara negara dengan warga negara. Demokrasi pula yang memungkinkan adanya kebebasan dan otonomi akademis untuk mengkaji berbagai teori yang melahirkan pilihan-pilihan sistem dan struktur ketatanegaraan untuk mewadahi berbagai tuntutan tersebut.

Tuntutan perubahan sistem perwakilan diikuti dengan munculnya perdebatan tentang sistem pemilihan umum (misalnya antara distrik atau proporsional, antara stelsel daftar terbuka dengan tertutup) dan struktur parlemen (misalnya masalah kamar-kamar parlemen dan keberadaan DPD). Tuntutan adanya hubungan pusat dan daerah yang lebih berkeadilan diikuti dengan kajian-kajian teoritis tentang bentuk negara hingga model-model penyelenggaraan otonomi daerah.

Tuntutan-tuntutan tersebut meliputi banyak aspek. Kerangka aturan dan kelembagaan yang ada menurut Hukum Tata Negara positif saat itu tidak lagi sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kehidupan masyarakat. Di sisi lain, berbagai kajian teoritis telah muncul dan memberikan alternatif kerangka aturan dan kelembagaan yang baru. Akibatnya, Hukum Tata Negara positif mengalami “deskralisasi”. Hal-hal yang semula tidak dapat dipertanyakan pun digugat. Kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dipertanyakan. Demikian pula halnya dengan kekuasaan Presiden yang dipandang terlalu besar karena memegang kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan membentuk UU. Berbagai tuntutan perubahan berujung pada tuntutan perubahan UUD 1945 yang telah lama disakralkan.

Pembahasan tentang latar belakang perubahan UUD 1945 dan argumentasi perubahannya telah banyak dibahas diberbagai literatur, seperti buku Prof. Dr. Mahfud MD, Prof. Dr. Harun Alrasid, dan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani. Perubahan-perubahan tersebut diatas meliputi hampir keseluruhan materi UUD 1945. Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, jika naskah asli UUD 1945 berisi 71 butir ketentuan, maka setelah empat kali mengalami perubahan, materi muatan UUD 1945 mencakup 199 butir ketentuan. Bahkan hasil perubahan tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah konstitusi baru sama sekali dengan nama resmi “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Perubahan UUD 1945 yang dilakukan dalam empat kali perubahan tersebut telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam Hukum Tata Negara Indonesia. Perubahan tersebut diantaranya meliputi (i) Perubahan norma-norma dasar dalam kehidupan bernegara, seperti penegasan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar; (ii) Perubahan kelembagaan negara dengan adanya lembaga-lembaga baru dan hilangnya beberapa lembaga yang pernah ada; (iii) Perubahan hubungan antar lembaga negara; dan (iv) Masalah Hak Asasi Manusia. Perubahan-perubahan hasil constitutional reform tersebut belum sepenuhnya dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan maupun praktek ketatanegaraan sehingga berbagai kerangka teoritis masih sangat diperlukan untuk mengembangkan dasar-dasar konstitusional tersebut.

Salah satu agenda reformasi 1998 adalah reformasi hukum yang mana mencakup perubahan terhadap pasal-pasal dalam UUD 1945. Dalam sidang MPR 1999 seluruh anggota dan pimpinan MPR sepakat mengamandemen UUD 1945 dengan catatan :

1  . Amandemen tidak mengubah bentu negara Kesatuan RI

2  . Tidak mengubah pembukaan UUD 1945

3  . Tetap mempertahankan sistem presidensial

4  . Amandemen dilakukan secara adidum

5  . Penjelasan UUS 1945 yang bernilai positif ditarik ke dalam batang tubuh.

Amandemmen atau perubahan UUD 1945 yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia sampai saat ini adalah 4 kali, sebagai berikut :

  1. a.   Amandemen Pertama

Amandemen UUD 1945 pertama dilakukan pada tanggal 19 oktober 1999. Secara garis besar amandemen ini ditujukan untuk mengurangi kewenangan Presiden dan lebih memberdayakan peran DPR sebagai lembaga eksekutif. Yang diamanademen pada kali ini adalah pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal1 3, pasal1 4, pasal1 5, pasal1 7, pasal 20 dan pasal 21.

  1. b.   Amandemen Kedua

Amandemen ini dilakukan 18 Agustus 2000. Secara garis besar perubahan UUD 1945 mengenai pemerintah daerah, wilayah negara, DPR, warga negara dan penduduk, hak asasi manusia, pertahanan dan keamanan negara, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Yang diamanademen antara lain pasal 18 A-B, pasal 19, pasal 20, pasal 22, pasal 25, pasal 26, pasal 27, pasal 28 A-J, pasal 30 dan pasal 36 A-C.

  1. c.       Amandemen Ketiga

Ditetapkan pada 9 november 2001. Secara garis besar amandemen meliputi:

1        Kedaulatan ditangan rakyat dan dilakukan menurut  Undang-Undang Dasar (pasal 1 ayat (2) UUD 1945)

2        Negara Indonesia adalah negara hukum (pasal 1 ayat (3) UUD 1945)

3        Tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat mengubah dan menetapkan undang-undang (pasal 2 ayat (1) UUD 1945)

4        MPR melantik presiden dan wakil presiden (pasal 3 ayat (2) UUD 1945)

  1. d.    Amandemen Keempat

Amandemen kekempat UUD 1945 dilakukan dalam sidang umum MPR bulan agustus 2002, meliputi hal-hal berikut:

1        Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung (pasal 6; pasal 8 UUD 1945)

2        Pengangkatan Dewan Perwakilan Daerah (pasal 22 UUD 1945)

3        Pendidikan nasional (pasal 31 UUD 1945)

4         Kebudayaan nasional (paal 32 UUD 1945)

5        Perekonomian nasioanl (pasal 33 UUD 1945)

6        Kesejahteraan sosial (pasal 34 UUD 1945)

(http://sejarahsadja.blogspot.com/2012/01/amandemen-uud-1945-dan-tata-hukum.html)

Untuk lebih jelasnya mengenai sejarah ketatanegaraan Indonesia pada masa reformasi akan disajikan dengan tabel sebagai berikut :

Amandemen 1 (19 Oktober 1999) Amandemen 2 (18 Agustus 2000) Amandemen 3 (9 November 2001) Amandemen 4 (10 Agustus 2002)
Susunan Negara Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 :Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk republik. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945  :Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk republik. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945  :Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk republik. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945  :Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk republik.
Bentuk Kedaulatan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945  :Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945  :Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945  :Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksannakan menurut Undang- Undnag Dasar. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 :Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksannakan menurut Undang- Undnag Dasar
Negara Hukum Belum diatur secara jelas dalam UUD 1945. Belum diatur secara jelas dalam UUD 1945. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945  :Negara Indonesia adalah negara hukum Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 :Negara Indonesia adalah negara hukum
Sistem pemerintahan presiden sial Presiden sebagai kepala pemerintahan : Pasal 4 dan Pasal 17 UUD 1945.Presiden sebagai kepala negara : Pasal 10-15 UUD 1945. Presiden sebagai kepala pemerintahan : Pasal 4 dan Pasal 17 UUD 1945.Presiden sebagai kepala negara : Pasal 10-15 UUD 1945. Presiden sebagai kepala pemerintahan : pasal 4 dan pasal 17 UUD 1945.Presiden sebagai kepala negara : pasal 10-15 UUD 1945. Presiden sebagai kepala pemerintahan : pasal 4 dan pasal 17 UUD 1945.Presiden sebagai kepala negara : pasal 10-15 UUD 1945.
Lembaga Negra MPR, DPR, Presiden, DPA, MA MPR, DPR, Presiden, DPA, MA MPR, DPR, Presiden, DPD, BPK, DPA, BPK, MA, MK, KY MPR, DPR, Presiden, DPD, BPK, BPK, MA, MK, KY
Pemilu - - Pasal 22E UUD 1945 Pasal 22E UUD 1945
Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 UUD 1945 :Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut Udang-Undang Pasal 24 UUD 1945 :Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut Udang-Undang Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 :Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 :Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi
HAM 28A-J UUD 1945 28A-J UUD 1945 28A-J UUD 1945
Hubungan antar Lembaga Negara Presiden, DPR, MPR : Pasal 9Presiden dan DPR : Pasal 11, Pasal 13 ayat (2), (3), pasal 14 ayat (2), pasal 20 ayat (2-4)Presiden dan MA : Pasal 14 ayat (1) Presiden, DPR, MPR : Pasal 9Presiden dan DPR : Pasal 11, Pasal 13 ayat (2), (3), Pasal 14 ayat (2), Pasal 20 ayat (2-5)Presiden dan MA : Pasal 14 ayat (1) MPR dan Presiden : Pasal 3Presiden, DPR,  : Pasal 7APresiden, DPR, MPR, MK : Pasal 7BPresiden dan MPR : Pasal 8 ayat (2-3)

Presiden, DPR, MPR : Pasal 9

Presiden dan DPR : Pasal 11, Pasal 13 ayat (2), (3), Pasal 14 ayat (2), Pasal 20 ayat (2-5)

Presiden dan MA : Pasal 14 ayat (1)

DPR dan DPD : Pasal 22C ayat (2)

BPK dan DPR : Pasal 23F

MA dan MK : Pasal 24 ayat (2)

KY dan DPR : Pasal 24B ayat (3)

MK dan DPR : Pasal 24C ayat (2)

MPR dan Presiden : Pasal 3Presiden, DPR,  : Pasal 7APresiden, DPR, MPR, MK : Pasal 7BPresiden dan MPR : Pasal 8 ayat (2-3)

Presiden, DPR, MPR : Pasal 9

Presiden dan DPR : Pasal 11, Pasal 13 ayat (2), (3), Pasal 14 ayat (2), Pasal 20 ayat (2-5)

Presiden dan MA : pasal 14 ayat (1)

DPR dan DPD : Pasal 22C ayat (2)

BPK dan DPR : Pasal 23F

MA dan MK : Pasal 24 ayat (2)

KY dan DPR : Pasal 24B ayat (3)

MK dan DPR : Pasal 24C ayat (2)

Prosedur perubahan UUD 1945 Pasal 37 UUD 1945(lebih sulit syaratnya dalam perubahan UUD 1945) Pasal 37 UUD 1945(lebih sulit syaratnya dalam perubahan UUD 1945) Pasal 37 UUD 1945(lebih sulit syaratnya dalam perubahan UUD 1945) Pasal 37 UUD 1945(dalam merubah UUD 1945, tidak sesulit seperti yang terjadi sebelumnya.
  1. 1.      Susunan Negra

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk republik. Negara kesatuan, dapat pula disebut negara unitaris. Negara ini ditinjau dari segi susunannya, memanglah  susunannya bersifat tunggal, maksudnya negara kesatuan itu adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, melainkan bahwa terdiri atas satu negara, sehingga tidak ada negara di dalam negara. Dengan demikian dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan serta wewenang tertinggi dalam bidang pemerintahan negara,menetapkan kebijaksanaan pemerintahan dan melaksanakan pemerintahan negara baik pemerintahan negara baik di pusat maupun di daerah-daerah. (Soehino, 2005 : 224)

  1. 2.      Kedaulatan rakyat

Dalam teori kedaulatan rakyat menurut Imanuel Kant, yaitu yang mengatakan bahwa tujuan negara itu adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan daripada para warga negaranya. Dalam pengertian bahwa kebebasan disini adalah kebebasan dalam batas-batas perundang-undangan, sedangkan undang-undang di sini yang berhak membuata adalah rakyat itu sendiri. Maka kalau begitu undang-undang itu adalah merupakan penjelmaan daripada kemauan atau kehendak rakyat. Jadi rakyatlah yang mewakili kekuasaan tertinggi, atau kedaulatan. (soehino, 2005 :160).

  1. 3.      Sistem Pemerintahan Presidensial

Indonesia menganut sistem pemerintahan Presidensial yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

  • Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan
  • Presiden tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat
  • Presiden dipilih secara lansung oleh rakyat melalui pemilihan langsung lima tahun sekali
  • Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.
  • Parlemen terdiri atas dua bagian, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.
  • Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.
  1. 4.      Keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam Kekuasaan Kehakiman

Pembentukan MK merupakan penegasan prinsip negara hukum dan jaminan terhadap hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945. Pembentukan MK juga merupakan perwujudan dari konsep checks and balances dalam sistem ketatanegaraan. Selain itu, pembentukan MK dimaksudkan sebagai sarana penyelesaian beberapa masalah ketatanegaraan yang sebelumnya tidak diatur sehingga menimbulkan ketidakpastian.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, MK adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kewenangan MK diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang meliputi memutus pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, Pasal 24C ayat (3) menyatakan bahwa MK wajib memutus pendapat DPR atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan atau Wakil Presiden. Selanjutnya keberadaan MK diatur berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki tersebut, maka MK berfungsi sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution) agar dilaksanakan baik dalam bentuk undang-undang maupun dalam pelaksanaannya yang terkait dengan kewenangan dan kewajiban MK. Sebagai penjaga konstitusi, MK sekaligus berperan sebagai penafsir konstitusi (the interpreter of the constitution). Fungsi sebagai penjaga dan penafsir konstitusi tersebut dilaksanakan melalui putusan-putusan MK sesuai dengan empat kewenangan dan satu kewajiban yang dimiliki. Dalam putusan-putusan MK selalu mengandung pertimbangan hukum dan argumentasi hukum bagaimana suatu ketentuan konstitusi harus ditafsirkan dan harus dilaksanakan baik dalam bentuk undang-undang, maupun dalam bentuk lain sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang dimiliki oleh MK.

Keberadaan MK sebagai penafsir dan penjaga konstitusi yang dilaksanakan melalui keempat kewenangan dan satu kewajibannya tersebut menempatkan UUD 1945 di satu sisi sebagai hukum tertinggi yang harus dilaksanakan secara konsisten, dan di sisi lain menjadikannya sebagai domain publik dan operasional. Persidangan di Mahkamah Konstitusi yang bersifat terbuka dan menghadirkan berbagai pihak untuk didengar keterangannya dengan sendirinya mendorong masyarakat untuk terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui perkembangan pemikiran bagaimana suatu ketentuan konstitusi harus ditafsirkan. Bahkan pihak-pihak dalam persidangan juga dapat memberikan pemikirannya tentang penafsiran tersebut meskipun pada akhirnya tergantung pada penilaian dan pendapat para Hakim Konstitusi yang akan dituangkan dalam putusan-putusannya.

Dengan demikian, media utama yang memuat pelaksanaan peran dan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga dan penafsir tunggal konstitusi (the guardian and the sole interpreter of the constitution) adalah putusan-putusan yang dibuat berdasarkan kewenangan dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945. Dengan kata lain, penafsiran ketentuan konstitusi dan perkembangannya dapat dipahami dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, tidak saja yang amarnya mengabulkan permohonan, tetapi juga yang ditolak atau tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Karena itu, suatu putusan tidak seharusnya hanya dilihat dari amar putusan, tetapi juga sangat penting untuk memahami pertimbangan hukum (ratio decidendi) yang pada prinsipnya memberikan penafsiran terhadap suatu ketentuan konstitusi terkait dengan permohonan tertentu.

Putusan Mahkamah Konstitusi dengan sendirinya merupakan dokumen yang memuat penjelasan dan penafsiran ketentuan dalam konstitusi. Di sisi lain, putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan, khususnya dalam pengujian undang-undang, dengan sendirinya merubah suatu ketentuan norma hukum yang harus dilaksanakan oleh segenap organ negara dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi dengan fungsinya sebagai penjaga dan penafsir konstitusi tersebut telah menggairahkan perkembangan teori Hukum Tata Negara. Jika pada masa lalu masalah Hukum Tata Negara hanya berpusat pada aktivitas politik di lembaga perwakilan dan kepresidenan, serta pokok bahasannya hanya masalah lembaga negara, hubungan antar lembaga negara dan hak asasi manusia, maka saat ini isu-isu konstitusi mulai merambah pada berbagai aspek kehidupan yang lebih luas dan melibatkan banyak pihak, bahkan tidak saja ahli hukum.

Mengingat UUD 1945 tidak hanya merupakan konstitusi politik, tetapi juga konstitusi ekonomi dan sosial budaya, maka perdebatan teoritis konstitusional juga banyak terjadi di bidang ekonomi dan sosial budaya. Hal ini misalnya dapat dilihat dari beberapa putusan MK terkait dengan bidang ekonomi seperti dalam pengujian UU Ketenagalistrikan, UU SDA, dan UU Kepailitan. Di bidang sosial budaya misalnya dapat dilihat dari putusan-putusan pengujian UU Sistem Jaminan Sosial Nasional dan pengujian UU Sisdiknas.

  1. 5.      Tata Hukum Era Reformasi

Setelah Presiden Soeharto mundur dari jabatannya pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi yang bermaksud membangun kembali tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembenahan sistem hukum termasuk agenda penting reformasi. Langkah awal yang dilakukan yaitu melakukan amandemen atau perubahan terhadap UUD 1945, karena UUD merupakan hukum dasar yang menjadi acuan dalam kehidupan bernegara di segala bidang. Setelah itu diadakan pembenahan dalam pembuatan peraturan perundangan, baik yang mengatur bidang baru maupun perubahan/penggantian peraturan lama untuk disesuaikan dengan tujuan reformasi.

Pada era reformasi diadakan tata urutan terhadap peraturan perundang-undangan sebanyak tiga kali, yaitu :

  • Menurut TAP MPR III Tahun 2000 :
  1. UUD 1945
  2. TAP MPR
  3. UU
  4. PERPU
  5. PP
  6. Keputusan Presiden
  7. Peraturan Daerah
  • Menurut UU No. 10 Tahun 2004 :
  1. UUD 1945
  2. UU/PERPU
  3. Peraturan Pemerintah
  4. Peraturan Presiden
  5. Peraturan Daerah
  • Menurut UU No. 12 Tahun 2011 :
  1.      UUD 1945
  2.      TAP MPR
  3.      UU/Perpu
  4.      PP
  5.      Peraturan Presiden
  6.      Perda Provinsi
  7.      Perda Kabupaten/Kota

Tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3) Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, menghormati hak asasi mansuia dan prinsip due process of law. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 UUD 1945). Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan badan-badan lainnya yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. (http://alisafaat.wordpress.com/2009/02/06/perkembangan-teori-hukum-tata-negara-dan-penerapannya-di-indonesia).

  1. 6.      Pemilihan Umum

Meskipun pemilihan umum sudah dilakuan bebrapa kali di Indonesia akan tetapi ketentuan pemilihan umum tresebut belum diatur secara jelas dalam UUD 1945. Ketentuan mengenai pemilhan umum tersebut baru diatur setelah adanya amandemen UUD 1945 yang ke tiga. Hal tersebut diatur dalam pasal 22E UUD 1945 dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwapemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum tersebut menurut Undang-Undang ini diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden dan DPRD.

BAB III

KESIMPULAN

 

Secara garis besar, UUD 1945 yang telah mengalami amandemen mulai dari yang pertama hingga keempat yaitu:

  1. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan diatur menurut Undan Undang Dasar (pasal1)
  2. MPR merupakan lembaga bikameral yang terdiri atas DPR dan DPD (pasal2)
  3. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat (pasal 6A)
  4. Presiden memegang jabatan selama 5tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan (pasal7)
  5. Pencantuman Hak Asazi Manusia (pasal 28 A-J)
  6. Penghapusan DPA sebagai lembaga tinggi negara, sebagai gantinya presiden dapat membentuk dewan pertimbangan (pasal 16)
  7. Presiden bukan mendataris MPR, dengan demikian MPR tidak lagi menyusun GBHN
  8. Pembentukan mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY) (Pasal 24B dan 24C)
  9. Anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN (pasal31)
  10. Negara kesatuan tidak boleh diubah (pasal37)
  11. Penegasan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (pasal 33)

 

DAFTAR PUSTAKA

 

(http://alisafaat.wordpress.com/2009/02/06/perkembangan-teori-hukum-tata-negara-dan-penerapannya-di-indonesia).

(http://sejarahsadja.blogspot.com/2012/01/amandemen-uud-1945-dan-tata-hukum.html).

Soehino, 2005, Ilmu Negara, Yogyakarta : Liberty

Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Amandemen

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s